PEKANBARU - Seluruh pemangku kepentingan melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional di Lapangan Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/4/2025).
Apel Kesiapsiagaan tersebut sebagai tanda daerah rawan kebakaran harus siap siaga melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla tahun 2025.
Apel siaga tersebut dipimipin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, dan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Menko Polkam RI Letjen (Purn) Lodewijk FP, dan Forkopimda se-Riau, serta para bupati/walikota se-Riau.
Dalam arahannya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta apel kesiapsiagaan dalam menyikapi Kwrhutla.
Budi Gunawan mengaku, jika Presiden Prabowo dua kali menitipkan pesan penting yang harus diteruskan kepada jajaran di daerah. Pertama, Presiden mengapresiasi kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.
Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian positif ini, agar tidak lagi terjadi Karhutla yang meluas hingga menjadi isu internasional.
"Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan dan lahan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga," tegas Budi Gunawan.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, sebut Menko Polkam, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri.
"Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional. Termasuk di Provinsi Riau," sebutnya.
Budi Gunawan menjelaskan, berdasarkan data satelit dan laporan lapangan sampai 17 April 2025, terdapat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di Indonesia, dengan wilayah rawan diantaranya meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
"Sehingga perlu semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire (api)," pinta Menko Polkam.
Lebih lanjut Budi Gunawan mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai 1 Mei 2025, pembuatan sekat kanal, dan menjaga tinggi muka air di lahan gambut. Upaya tersebut sebagai upaya pencegahan karhutla.
Karena itu, Menko Polkam mengingatkan para gubernur, bupati/walikota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.
"Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Tak lupa, Menko Polkam mengajak masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang hadir untuk ikut serta dalam pencegahan,
Budi Gunawan mengapresiasi partisipasi aktif mereka dan mengajak untuk terus melaporkan titik api melalui kanal laporan yang telah disiapkan.
"Kita semua punya peran melakukan mitigasi dan pencegahan yang harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi karhutla," katanya
